Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara (minerba). Langkah ini dilakukan melalui revisi dua Peraturan Pemerintah (PP) yang bertujuan menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Revisi PP dan Penyesuaian Tarif Royalti
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan revisi PP terkait penyesuaian tarif royalti hampir final. Pembahasan intensif dilakukan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 20 Maret 2025. Bahlil menambahkan bahwa perubahan tarif akan segera diberlakukan.
Proses finalisasi revisi ini menandai langkah signifikan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan potensi sektor minerba.
Peningkatan Royalti Berbagai Komoditas dan Eksplorasi Produk Turunan
Selain penyesuaian tarif royalti, rapat tersebut juga membahas peningkatan royalti komoditas unggulan seperti emas, nikel, dan batu bara. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan eksplorasi produk turunan mineral yang belum masuk skema pendapatan negara.
Eksplorasi produk turunan mineral ini diharapkan dapat mendukung program hilirisasi pemerintah. Program hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah industri pertambangan di Indonesia.
Besaran royalti yang akan diterapkan bersifat fluktuatif, berkisar antara 1,5% hingga 3%, tergantung harga komoditas di pasar global. Kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan peningkatan pendapatan negara dengan keberlanjutan usaha pertambangan.
Penerapan tarif royalti baru akan berlaku untuk semua perusahaan, termasuk perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia. Hal ini memastikan keadilan dan transparansi dalam penerapan kebijakan ini.
Pemerintah berharap revisi PP dan peningkatan royalti ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, sektor minerba dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional.
