Industri padat karya di Indonesia menghadapi tantangan serius. Meskipun berperan vital dalam penyerapan tenaga kerja, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus merosot. Kondisi ini mengancam stabilitas ekonomi dan sosial, menuntut langkah strategis dari pemerintah.
Penurunan kontribusi industri padat karya ini menandai deindustrialisasi yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Pemerintah perlu mengambil tindakan konkret untuk mencegah semakin terpinggirkannya sektor ini.
Ancaman Deindustrialisasi dan Dampaknya terhadap Tenaga Kerja
Saat ini, industri padat karya hanya berkontribusi sekitar 18-19% terhadap PDB. Angka ini menunjukkan perlunya intervensi segera untuk menyelamatkan sektor vital ini.
Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira, menekankan pentingnya menyelamatkan industri yang sudah ada, bukan hanya fokus pada investasi baru. Hal ini penting untuk mencegah dampak buruk terhadap penyerapan tenaga kerja.
Pelemahan industri padat karya berdampak luas, termasuk potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif. Banyak sektor padat karya telah mengalami penurunan produksi, berujung pada pengurangan karyawan.
Kebijakan Pemerintah dan Perlunya Perbaikan Sasaran
Pemerintah telah merespon dengan berbagai kebijakan stimulus. Diantaranya adalah insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21, subsidi bunga untuk revitalisasi mesin, dan bantuan jaminan kecelakaan kerja.
Namun, Bhima Yudhistira menilai kebijakan tersebut perlu diperluas dan lebih tepat sasaran. Banyak insentif yang dialokasikan tidak mencapai tujuannya.
Sebagai contoh, Bhima menyarankan pengurangan tarif listrik untuk industri padat karya sebagai insentif yang lebih efektif. Alokasi anggaran insentif pajak yang mencapai Rp400 triliun per tahun perlu dievaluasi dan diarahkan dengan lebih tepat.
Dukungan dari Ahli Kebijakan Publik dan Solusi Jangka Panjang
Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, mendukung insentif PPh 21 karena mampu meningkatkan daya beli pekerja. Insentif ini, jika tepat sasaran, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Achmad juga mengingatkan pentingnya mengatasi tren pelemahan industri padat karya untuk mencegah ancaman stabilitas sosial. Tercatat, hampir 80.000 pekerja formal telah dirumahkan dalam enam bulan terakhir.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar proyek hilirisasi diarahkan pada sektor padat karya. Program padat karya juga akan diintegrasikan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pemerintah menyiapkan kredit investasi Rp20 triliun dengan subsidi bunga 5% selama delapan tahun untuk revitalisasi mesin produksi. Hal ini bertujuan untuk menjaga daya saing dan kapasitas produksi industri padat karya.
Peran Vital Industri Padat Karya dalam Ekonomi Nasional
Industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Industri Hasil Tembakau (IHT) menyerap jutaan pekerja. Sektor ini menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.
TPT menyerap sekitar 4 juta pekerja, sementara IHT melibatkan sekitar 6 juta pekerja dari hulu hingga hilir. Dukungan pemerintah terhadap sektor ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan upaya pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan daya saing industri padat karya akan menentukan keberlanjutan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Perencanaan yang matang, implementasi yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan.
