Indonesia baru saja menerima kedatangan 1.213 ekor sapi perah bunting impor dari Australia. Kedatangan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat industri sapi perah nasional. Langkah ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor peternakan.
Importasi sapi perah ini bukan sekadar upaya menambah populasi ternak. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi investasi dan kemitraan dengan koperasi peternak untuk mencapai tujuan jangka panjang. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi susu dalam negeri secara signifikan.
Kedatangan Sapi Perah Bunting di Cilacap
Sebanyak 1.213 ekor sapi perah bunting telah tiba di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Mei 2025. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menjelaskan bahwa ini merupakan investasi produktif yang terintegrasi dengan skema kemitraan rakyat.
Importasi ini bertujuan untuk memodernisasi, menciptakan kemandirian, dan menjamin keberlanjutan industri susu nasional. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri.
Distribusi Sapi dan Skema Kemitraan
Dari total sapi yang diimpor, 1.013 ekor merupakan bagian dari pengiriman bersama antara 62 perusahaan dan PT Global Dairy Alami (GDA). Sisanya, 200 ekor, diimpor oleh PT Lunar Chemplast.
Semua sapi dalam kondisi bunting dengan usia kehamilan antara dua hingga lima bulan. Sapi-sapi ini akan didistribusikan ke berbagai koperasi peternak di beberapa daerah, seperti KAN Jabung (Malang), Koperasi Larasati (Kuningan), KPBS Pangalengan, Chibugary (Jakarta Timur), dan Kawasan Kunak (Bogor).
Insentif Investasi dan Visi Indonesia Emas 2045
Pemerintah membuka peluang investasi yang lebih luas di subsektor peternakan, khususnya untuk pengembangan sapi perah dan sapi pedaging. Berbagai insentif telah disiapkan untuk menarik investor.
Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal seperti tax allowance, investment allowance, dan pengurangan pajak. Selain itu, dukungan nonfiskal juga diberikan berupa pendampingan lahan, perizinan, dan asistensi teknis. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yang mandiri secara pangan dan berdaulat secara ekonomi.
Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan produksi susu dalam negeri dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan adanya kemitraan antara pemerintah, investor, dan koperasi peternak, diharapkan industri peternakan Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan peternak dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Keterlibatan berbagai pihak dalam program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memajukan sektor peternakan di Indonesia.
