Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Instruksi ini disampaikan dalam rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menesdm Bahlil Lahadalia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Berbagai Sektor
Menko Airlangga menyatakan upaya optimalisasi penerimaan pajak akan dilakukan di berbagai sektor. Kriteria optimalisasi akan disesuaikan dengan sektor masing-masing.
Pemerintah berupaya meningkatkan tax ratio Indonesia. Tax ratio merupakan rasio antara total pajak yang dikumpulkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).
Tax ratio yang tinggi menunjukkan kesehatan ekonomi negara dan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Meningkatnya tax ratio menandakan pertumbuhan ekonomi yang sehat, produktivitas yang tinggi, dan daya beli masyarakat yang kuat.
Sebaliknya, penurunan drastis tax ratio bisa menjadi indikasi masalah ekonomi struktural yang perlu segera ditangani pemerintah.
Target Tax Ratio Indonesia dan Tantangan ke Depan
Tax ratio Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 10,08%, menurun dari 10,31% di tahun 2023.
Pemerintah menargetkan tax ratio sesuai standar Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yaitu 11,8%.
Mencapai target tersebut membutuhkan strategi yang komprehensif dan terukur, serta pengawasan yang ketat untuk meminimalisir potensi kebocoran pajak.
Pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menangani potensi penghindaran pajak secara efektif.
Selain itu, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Peningkatan penerimaan pajak akan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Keberhasilannya bergantung pada kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
