Pemerintah Indonesia melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan klarifikasi terkait perubahan jadwal rilis data ekspor impor oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perubahan ini dari pertengahan bulan menjadi awal bulan, bertepatan dengan rilis data inflasi, telah menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di berbagai pihak.
Airlangga menekankan independensi BPS dalam menyusun dan merilis data statistik. Pemerintah, tegasnya, tidak ikut campur dalam proses tersebut.
Independensi BPS dalam Merilis Data Ekspor Impor
Menko Airlangga memastikan bahwa BPS tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah tidak mengintervensi proses pengumpulan dan pelaporan data.
Pernyataan ini disampaikan Airlangga untuk menanggapi kekhawatiran publik atas perubahan jadwal rilis data, serta isu potensi memburuknya data ekspor impor.
Alasan Perubahan Jadwal Rilis Data BPS
BPS sendiri telah menjelaskan alasan di balik perubahan jadwal rilis data ekspor impor. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang disampaikan.
Data ekspor impor yang sebelumnya dirilis di pertengahan bulan, merupakan data sementara. Data yang dirilis di awal bulan merupakan data final dan telah melalui proses verifikasi yang lebih komprehensif.
Data Sementara vs. Data Tetap
Data sementara yang dirilis di pertengahan bulan memiliki tingkat akurasi lebih rendah dibandingkan data tetap yang dirilis di awal bulan.
Perubahan ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih akurat dan terpercaya terkait kinerja ekspor impor Indonesia.
Implikasi Perubahan Jadwal di Tengah Negosiasi Tarif Dagang dengan AS
Perubahan jadwal rilis data ini terjadi di tengah negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. AS telah memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap sejumlah produk Indonesia.
Meskipun BPS menekankan pada peningkatan kualitas data, waktu pelaksanaannya menimbulkan pertanyaan mengingat sensitivitas situasi ekonomi saat ini.
Negosiasi antara Indonesia dan AS masih berlangsung. Data ekspor impor yang akurat dan tepat waktu akan sangat krusial dalam menentukan strategi negosiasi dan kebijakan ekonomi ke depan. Transparansi dan ketepatan data menjadi kunci penting dalam proses ini.
Ke depan, perubahan jadwal rilis data ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia dengan meningkatkan kualitas informasi dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Namun, perlu pemantauan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas perubahan ini.
