Pemerintah berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan ekstrem.
Kopdes Merah Putih: Bukan Pengganti, Melainkan Pelengkap BUMDes
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidak akan menggantikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sebaliknya, Kopdes akan menjadi pelengkap BUMDes, bekerja sama untuk memaksimalkan potensi ekonomi desa yang selama ini belum tergali sepenuhnya.
BUMDes sebagai lembaga desa dan Kopdes sebagai entitas usaha masyarakat akan bersinergi, mengoptimalkan potensi lokal untuk pembangunan desa.
Keduanya memiliki kepemilikan yang berbeda, namun diharapkan dapat berkolaborasi dalam membangun ekonomi kerakyatan.
Strategi Akselerasi dan Target Peluncuran Kopdes Merah Putih
Budi Arie optimistis kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan mendukung keberhasilan program ini.
Ia berharap Kopdes dan BUMDes dapat bersama-sama meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi kemiskinan.
Kopdes Merah Putih ditargetkan dapat memberantas tengkulak, rentenir, dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat desa.
Dengan potensi dana kelolaan hingga Rp5 miliar per Kopdes, perputaran ekonomi di desa akan meningkat signifikan.
Pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memastikan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Peluncuran Kopdes Merah Putih ditargetkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Budi Arie menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif, melibatkan pemetaan data, potensi usaha, mitigasi risiko, dan pendampingan.
Skema pembiayaan dan anggaran untuk legalitas Kopdes masih dalam pembahasan lebih lanjut dengan Bank Himbara dan Kementerian Keuangan.
Petunjuk teknis dan pelaksanaan pun tengah dalam proses finalisasi.
Program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi solusi inovatif dalam pemberdayaan ekonomi desa, menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dari akar rumput dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Suksesnya program ini bergantung pada kolaborasi efektif antara pemerintah, BUMDes, dan masyarakat desa.
