Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) membuka peluang bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) untuk berkontribusi di sektor perumahan. Hal ini menyusul pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, yang menyebutkan rencana renovasi rumah di pedesaan dengan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Rencana tersebut mendapat respon positif dari Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. Ia menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih memang dirancang untuk berperan di berbagai sektor, termasuk perumahan.
Kopdes Merah Putih: Lebih dari Sekadar Koperasi Desa
Budi Arie menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih memiliki tujuh unit usaha wajib yang harus dijalankan.
Tujuh unit usaha tersebut meliputi kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, sistem pergudangan/cold storage, dan sarana logistik desa/kelurahan.
Namun, jangkauan Kopdes Merah Putih tidak terbatas pada tujuh unit usaha tersebut. Potensi untuk masuk ke sektor perumahan terbuka lebar.
KemenKopUKM melihat sektor perumahan sebagai peluang besar bagi pengembangan Kopdes Merah Putih. Potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan sangat tinggi melalui pembangunan dan renovasi rumah.
Kolaborasi KemenKopUKM dan Kementerian Perumahan
Budi Arie mengonfirmasi adanya pembahasan informal antara KemenKopUKM dan Kementerian Perumahan Rakyat terkait peran Kopdes Merah Putih dalam sektor perumahan.
Meskipun belum resmi, kedua kementerian telah memulai diskusi awal untuk merumuskan skema kerjasama yang tepat.
Koordinasi antar kementerian ini penting untuk memastikan program berjalan efektif dan terintegrasi dengan baik.
Saat ini, fokus utama KemenKopUKM adalah pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih hingga awal Juni 2025. Pembentukan ini menjadi prioritas sebelum merumuskan skema lebih detail untuk sektor perumahan.
Tantangan dan Peluang di Sektor Perumahan
Keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam sektor perumahan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
Namun, dibutuhkan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat antar stakeholder untuk memastikan keberhasilan program ini.
Hal ini meliputi aspek pendanaan, pelatihan, dan pengawasan agar program dapat berjalan sesuai harapan.
Salah satu tantangannya adalah memastikan Kopdes Merah Putih memiliki kapasitas dan keahlian yang cukup dalam mengelola proyek perumahan. KemenKopUKM perlu menyediakan pelatihan dan pendampingan yang memadai.
Selain itu, perlu dipertimbangkan juga akses pendanaan bagi Kopdes Merah Putih agar dapat menjalankan proyek perumahan dengan lancar. Kolaborasi dengan lembaga keuangan dan pemerintah daerah sangat krusial.
Secara keseluruhan, rencana pengembangan Kopdes Merah Putih ke sektor perumahan menjanjikan dampak positif bagi masyarakat pedesaan. Namun, kesuksesannya bergantung pada perencanaan yang komprehensif dan kerjasama yang erat antar pihak terkait.
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan sumber daya, baik berupa pendanaan, pelatihan, maupun pengawasan, untuk mendukung peran Kopdes Merah Putih di sektor perumahan ini.
Dengan manajemen yang baik dan dukungan yang konsisten, Kopdes Merah Putih dapat menjadi motor penggerak pembangunan perumahan di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
