Indonesia bersiap menghadapi lonjakan penduduk usia produktif, atau bonus demografi, pada tahun 2030. Fenomena ini menyimpan potensi besar bagi kemajuan ekonomi namun juga tantangan serius yang perlu diantisipasi.
Pemanfaatan bonus demografi secara optimal menjadi kunci keberhasilan. Kegagalan mengelola potensi ini justru dapat memicu masalah sosial, terutama terkait lapangan pekerjaan.
Tantangan Lapangan Kerja di Era Digital
Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, menekankan perlunya strategi yang komprehensif untuk menghadapi lonjakan penduduk usia produktif. Ia mempertanyakan kecukupan lapangan kerja di Indonesia mengingat jumlah penduduk usia produktif saat ini mencapai 156 juta jiwa, ditambah 2,5 juta lulusan baru setiap tahunnya.
Arsjad menyatakan bahwa lapangan kerja yang ada saat ini bahkan cenderung berkurang akibat otomatisasi dan digitalisasi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI).
Investasi besar-besaran dari pemerintah, meskipun gencar dipromosikan, dianggap tidak cukup untuk mengatasi permasalahan ini. Investasi yang masuk lebih berorientasi pada teknologi, sehingga cenderung lebih capital intensive daripada labor intensive.
Ekspansi Lapangan Kerja ke Luar Negeri: Sebuah Keniscayaan
Mencari peluang kerja di luar negeri menjadi solusi penting untuk menyerap tenaga kerja produktif Indonesia. Arsjad mencontohkan keberhasilan Filipina yang mendapatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 2% dari remitansi pekerja di luar negeri.
Diaspora Indonesia juga dapat berperan sebagai jalur distribusi produk Indonesia di pasar internasional. Potensi ini perlu dimanfaatkan secara maksimal.
Namun, masih banyak pengusaha asing yang belum mengenal Indonesia secara menyeluruh. Banyak pengusaha Arab Saudi, misalnya, hanya mengenal Indonesia dari sisi tenaga kerja rumah tangga (ART) dan jemaah haji/umrah.
Peningkatan Kualitas SDM: Investasi Jangka Panjang
Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar daya saing di pasar kerja global meningkat. Peningkatan kualitas ini tidak hanya terpaku pada jumlah, tetapi juga pada kemampuan dan keahlian.
Arsjad menyarankan agar para diaspora Indonesia tidak hanya bekerja di sektor informal. Mereka perlu diberikan kesempatan untuk meningkatkan keahlian dan jenjang karier mereka, misalnya melalui program vokasi dan sertifikasi.
Program peningkatan keahlian ini bisa dilakukan secara bertahap. Setelah bekerja beberapa tahun di luar negeri, mereka dapat kembali ke Indonesia untuk mengikuti pelatihan vokasi, lalu kembali bekerja di luar negeri dengan posisi yang lebih tinggi.
Contohnya, seorang ART dapat mengikuti pelatihan keahlian memasak dan bekerja sebagai koki di restoran atau kapal pesiar.
Kesimpulannya, Indonesia perlu menyiapkan strategi yang komprehensif untuk menghadapi bonus demografi. Hal ini meliputi penciptaan lapangan kerja di dalam dan luar negeri, serta peningkatan kualitas SDM. Hanya dengan persiapan yang matang, bonus demografi dapat menjadi pendorong kemajuan ekonomi Indonesia, bukan menjadi beban.
