Pariwisata Bali menunjukkan tren positif di awal tahun 2025 dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman). Namun, di balik angka kunjungan yang menjanjikan, industri perhotelan justru menghadapi tantangan serius.
Tingkat hunian hotel di Bali tercatat sangat rendah, hanya berkisar 10-20 persen selama periode Januari hingga Maret 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat jumlah wisman yang meningkat signifikan.
Tingkat Hunian Hotel Rendah di Tengah Peningkatan Kunjungan Wisman
Data Dinas Pariwisata Bali mencatat jumlah kunjungan wisman pada Januari-Februari 2025 mencapai 1.013.700 orang. Angka ini meningkat sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Peningkatan jumlah wisatawan ini seharusnya berbanding lurus dengan tingkat hunian hotel. Namun kenyataannya, tingkat okupansi hotel justru sangat rendah, menimbulkan keheranan bagi pelaku industri perhotelan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PHRI Bali, Perry Markus, menyatakan kebingungan atas fenomena ini. Menurutnya, jumlah kedatangan wisatawan seharusnya mampu mendorong peningkatan okupansi hotel.
Akomodasi Ilegal: Penyebab Utama Tingkat Hunian Hotel yang Rendah
Setelah melakukan penyelidikan, PHRI Bali menemukan fakta mengejutkan. Banyak wisatawan asing ternyata memilih menginap di akomodasi wisata ilegal, seperti vila dan rumah kos elite yang tidak berizin.
Akomodasi-akomodasi ilegal ini dikelola oleh individu, baik warga lokal maupun asing, dan ditawarkan secara langsung kepada teman atau kenalan mereka. Transaksi seringkali dilakukan di luar sistem resmi.
Perry menjelaskan modus operandi yang digunakan. Wisatawan sering diajak langsung oleh teman atau kenalannya yang memiliki akomodasi ilegal. Transaksi dilakukan di luar negeri, sehingga tidak tercatat dalam data resmi.
Meskipun harga di akomodasi ilegal hampir sama dengan hotel, faktor privasi menjadi daya tarik utama. Banyak wisatawan lebih memilih privasi yang lebih tinggi, meskipun harus menginap di tempat yang tidak resmi.
Solusi dan Langkah ke Depan: Kolaborasi dan Pengawasan
Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata berencana mengumpulkan asosiasi terkait untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Kolaborasi antar stakeholder menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan akomodasi ilegal.
Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap akomodasi ilegal juga diperlukan. Hal ini penting untuk menciptakan lapangan usaha yang adil dan tertib.
Selain itu, perlu adanya edukasi kepada wisatawan agar lebih memilih akomodasi resmi yang telah terdaftar dan terjamin keamanannya. Hal ini untuk melindungi wisatawan dan juga pelaku usaha perhotelan resmi.
Permasalahan ini memerlukan pendekatan terpadu, baik dari segi pengawasan, penegakan hukum, hingga edukasi kepada wisatawan. Dengan demikian, industri perhotelan Bali dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah.
Ke depan, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk menyeimbangkan peningkatan kunjungan wisatawan dengan peningkatan tingkat hunian hotel. Harapannya, industri perhotelan Bali dapat pulih dan kembali berjaya.
