Negara berkembang di era digital menghadapi tantangan besar dalam melawan informasi yang salah. Hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah menyebar dengan cepat, mengancam stabilitas dan demokrasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Republik Indonesia, Nezar Patria, menekankan pentingnya solusi holistik untuk mengatasi masalah ini, khususnya bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Tantangan ini bukan sekadar teknis, melainkan juga menyangkut keterbatasan sumber daya, kendala bahasa, dan kesenjangan pengetahuan digital. Infrastruktur digital yang belum merata serta hambatan politik dan hukum memperparah situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama global dan strategi yang komprehensif untuk menyelesaikannya.
Mencari Solusi Holistik di Era Digital
Wamenkominfo Nezar Patria menyoroti perlunya pendekatan komprehensif dalam mengatasi masalah informasi yang salah di negara berkembang. Hal ini telah dibahas dalam KTT Demokrasi ke-2 di Kosta Rika, yang menghasilkan Deklarasi KTT Demokrasi.
Deklarasi tersebut mencakup sembilan komitmen utama. Di antaranya adalah perlindungan HAM, kebebasan pers, penegakan hukum, pencegahan korupsi, dan peningkatan pemanfaatan teknologi untuk mendukung demokrasi. Komitmen lainnya meliputi dukungan terhadap pemilu yang adil, serta penanganan isu global seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan ketahanan pangan.
Pengalaman Indonesia dalam Mengatasi Disinformasi Pemilu
Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilu 2024. Kemajuan teknologi, khususnya kemudahan pembuatan video deepfake, menjadi tantangan serius dalam mencegah penyebaran disinformasi. Namun, pemerintah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengatasi masalah ini.
Data menunjukkan penurunan signifikan dalam penyebaran disinformasi selama Pemilu 2024 dibandingkan dengan Pemilu 2019. Jumlah konten hoaks yang teridentifikasi menurun drastis dari 714 pada 2019 menjadi 227 pada 2024. Hal ini merupakan hasil dari Kampanye Pemilu Damai 2024 dan peningkatan indeks literasi digital nasional.
Peran Generasi Muda dalam Membangun Demokrasi Digital
KTT Demokrasi ke-3 di Seoul, Korea Selatan, mengangkat tema “Demokrasi untuk Generasi Masa Depan”. Wamenkominfo menekankan peran penting generasi muda dalam pengembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), dan dalam menjaga kualitas demokrasi.
Generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan inovasi teknologi yang mendukung demokrasi. Namun, mereka juga perlu dibekali literasi digital yang memadai untuk menghadapi tantangan disinformasi. Peningkatan literasi digital ini menjadi kunci untuk membangun demokrasi yang lebih kuat dan tahan terhadap informasi yang salah.
Wamenkominfo Nezar Patria, didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, turut hadir dalam KTT Demokrasi ke-3 di Seoul. KTT yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Maret 2024 ini menjadi forum penting bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan demokrasi di era digital. Keberhasilan Indonesia dalam menekan penyebaran disinformasi selama Pemilu 2024 menjadi contoh yang dapat dipelajari oleh negara lain. Ke depan, kolaborasi global dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Peran generasi muda dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan demokratis sangatlah krusial.
