Pemerintah beberapa provinsi di Indonesia memberikan angin segar bagi para pemilik kendaraan bermotor. Program pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) kembali digulirkan, bertujuan meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak. Inisiatif ini menawarkan penghapusan atau pengurangan denda keterlambatan pembayaran PKB, memberikan keuntungan berupa pengampunan tunggakan pajak pokok dan bebas denda administrasi.
Program pemutihan pajak ini, selain penghapusan denda, biasanya juga menyertakan insentif tambahan berupa diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, perlu diingat bahwa program ini tidak serentak di seluruh Indonesia dan implementasinya bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Berikut rincian program pemutihan pajak kendaraan di beberapa provinsi pada April 2025:
Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan keringanan signifikan bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Program ini berlaku mulai 20 Maret hingga 30 Juni 2025.
Tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun empat, dihapuskan seluruhnya. Pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak tahun berjalan (2025).
Biaya bea balik nama kendaraan juga digratiskan. Namun, perlu diingat bahwa biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti penerbitan TNKB, STNK, dan BPKB tetap berlaku sesuai ketentuan yang berlaku.
Keringanan Pajak Kendaraan di Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah turut serta dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan. Program ini berlangsung mulai 8 April hingga 30 Juni 2025.
Tunggakan pokok pajak dan denda dihapuskan. Pemilik kendaraan cukup membayar pajak tahun berjalan 2025 untuk dapat memperpanjang masa berlaku STNK.
Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui cara biasa, dengan membawa STNK dan KTP. Prosesnya relatif mudah dan tidak memerlukan dokumen tambahan.
Program Pemutihan di Banten dan Aceh
Provinsi Banten juga menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan dari tanggal 10 April hingga 30 Juni 2025. Program ini menghapuskan pokok pajak dan denda bagi kendaraan dengan tunggakan sejak tahun 2024 atau sebelumnya.
Pembebasan hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahun 2025 hingga 2026, dan tidak berlaku bagi kendaraan yang dimutasikan keluar Provinsi Banten. Hal ini penting untuk diperhatikan bagi pemilik kendaraan yang berencana pindah domisili.
Provinsi Aceh telah melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan, denda pajak, dan pajak kendaraan mati lebih dari dua tahun pada Januari 2025. Program ini telah berakhir pada 15 Januari 2025.
Namun, program pemutihan pajak progresif masih berlaku hingga 31 Desember 2025. Kebijakan ini memberikan keringanan khusus bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan.
Kesimpulan
Program pemutihan dan diskon pajak kendaraan di beberapa provinsi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak. Meskipun terdapat perbedaan waktu pelaksanaan dan detail program di setiap daerah, inisiatif ini secara umum memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih mudah dan terjangkau. Informasi lebih detail mengenai program di setiap daerah dapat diperoleh langsung dari kantor Samsat setempat. Kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional.
