Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan terkait kabar mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo, yang ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto. Kabar penunjukan tersebut beredar luas setelah beredar tangkapan layar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/P Tahun 2025.
Keppres tersebut, menurut kabar yang beredar, mengangkat Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang penerimaan negara. Namun, Airlangga Hartarto sendiri mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut.
Tanggapan Airlangga Hartarto
Saat dikonfirmasi wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (14/5/2025), Airlangga meminta untuk menunggu pengumuman resmi. Ia menyatakan belum mendengar kabar tersebut.
“Tunggu saja. Saya belum dengar,” ujarnya singkat.
Dalam konfirmasi berikutnya, Airlangga menjelaskan bahwa Hadi Poernomo memang berada di lingkungan kerja Menko. Namun, ia menegaskan jabatan Hadi adalah sebagai staf khusus atau staf ahli.
Profil Hadi Poernomo
Hadi Poernomo memiliki rekam jejak yang panjang di bidang perpajakan dan keuangan negara. Ia pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak pada periode 2001-2006.
Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2014. Pengalamannya yang luas di sektor publik ini membuatnya menjadi sosok yang berpengaruh.
Selama kepemimpinannya sebagai Dirjen Pajak, Hadi Poernomo mendirikan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar (LTO) pada tahun 2002. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak.
Keppres dan Posisi Penasihat Khusus
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/P Tahun 2025 yang menjadi sumber kabar penunjukan Hadi Poernomo masih belum dipublikasikan secara resmi. Hal ini menyebabkan sejumlah pihak masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.
Jika kabar tersebut benar, maka penunjukan Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang penerimaan negara akan menjadi sorotan publik. Pengalamannya di bidang perpajakan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintah.
Namun, perlu ditegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepresidenan mengenai kebenaran Keppres tersebut dan detail penugasan Hadi Poernomo. Publik masih menunggu klarifikasi resmi terkait hal ini.
Perlu diingat bahwa informasi yang beredar saat ini masih sebatas kabar, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan baik oleh pihak Presiden maupun Menko Perekonomian. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari sumber terpercaya.
Dengan pengalamannya yang luas di bidang perpajakan dan keuangan negara, kontribusi Hadi Poernomo, jika kabar tersebut benar, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Namun, klarifikasi resmi dari pemerintah masih sangat diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab Hadi Poernomo sebagai penasihat khusus juga perlu diungkap untuk menghindari misinterpretasi dan spekulasi yang tidak perlu. Transparansi informasi sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik.
