Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan memangkas pendanaan publik untuk sejumlah outlet media. Langkah ini menuai kontroversi dan menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan pers di AS. Perintah eksekutif tersebut secara khusus menargetkan National Public Radio (NPR) dan Public Broadcasting Service (PBS), yang disebut Trump sebagai “musuh rakyat”.
Kedua media tersebut memang sebagian besar bergantung pada pendanaan publik melalui Corporation for Public Broadcasting (CPB). Namun, mereka juga menerima donasi dari sektor swasta. Keputusan Trump ini memicu kekhawatiran tentang potensi dampak terhadap keberlanjutan operasional NPR dan PBS, serta implikasinya terhadap keragaman informasi di AS.
Perintah Eksekutif Trump dan Dampaknya terhadap NPR dan PBS
Perintah eksekutif Trump yang ditandatangani pada 1 Mei 2025 secara eksplisit memerintahkan penghentian pendanaan federal untuk NPR dan PBS. Alasannya, Trump menuduh kedua media tersebut tidak memberikan gambaran yang adil, akurat, atau tidak bias tentang peristiwa terkini.
Namun, perlu dicatat bahwa anggaran CPB sendiri telah disetujui oleh Kongres hingga tahun 2027. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan pertanyaan tentang sejauh mana perintah eksekutif tersebut dapat diterapkan secara efektif.
Pendanaan NPR dan PBS
NPR memperkirakan akan menerima sekitar US$ 120 juta dari CPB pada tahun 2025. Jumlah ini mewakili kurang dari 5% dari total anggaran NPR. Sementara itu, PBS juga menerima sebagian besar pendanaannya dari CPB, meski mereka juga mengandalkan donasi swasta dan pendapatan dari iklan.
Pemotongan pendanaan ini berpotensi menciptakan dampak yang signifikan terhadap operasional NPR dan PBS. Potensi pemotongan tersebut bisa mengurangi jangkauan program dan layanan publik yang mereka tawarkan.
Reaksi terhadap Perintah Eksekutif dan Kekhawatiran Kebebasan Pers
Keputusan Trump ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Organisasi Reporters Without Borders (RSF) misalnya, memperhatikan kemerosotan kebebasan pers di AS selama pemerintahan Trump. Mereka menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh jurnalis independen di seluruh dunia, termasuk di AS.
Banyak pihak menilai perintah eksekutif ini sebagai bentuk serangan terhadap kebebasan pers dan upaya untuk membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintahan Trump. Hal ini memperkuat kekhawatiran tentang potensi pelemahan demokrasi dan akses publik terhadap informasi yang beragam dan independen.
Angka Penonton dan Pendengar
NPR memiliki lebih dari 40 juta pendengar setiap minggu, sedangkan PBS menjangkau sekitar 36 juta pemirsa setiap bulan. Pemotongan pendanaan terhadap keduanya berpotensi mengurangi akses publik terhadap informasi dan program-program berkualitas yang mereka produksi.
Pemotongan pendanaan bisa juga berdampak pada kualitas program-program yang disiarkan. Kurangnya pendanaan bisa memaksa pengurangan staf, pemotongan program, dan penurunan kualitas produksi.
Pengecualian untuk Fox News dan Pertanyaan Terhadap Netralitas
Satu hal yang menarik perhatian adalah pengecualian yang diberikan kepada Fox News. Beberapa wartawan Fox News telah mengambil peran utama dalam pemerintahan Trump. Ketidakkonsistenan ini semakin memperkuat tudingan bahwa perintah eksekutif ini lebih merupakan upaya politis untuk membungkam kritik daripada upaya untuk meningkatkan kualitas informasi publik.
Perintah eksekutif ini menunjukkan adanya bias politik yang nyata dalam keputusan Trump. Ketidakadilan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen pemerintah AS terhadap prinsip-prinsip dasar jurnalisme yang independen dan obyektif. Perdebatan seputar netralitas dan bias dalam pemberitaan pun kembali mencuat ke permukaan.
Keputusan kontroversial Trump ini mengakibatkan perdebatan nasional yang intensif mengenai peran media publik, pendanaan pemerintah, dan kebebasan pers di era informasi yang semakin terpolarisasi. Dampak jangka panjang dari perintah eksekutif ini masih belum jelas, namun jelas menimbulkan kekhawatiran serius tentang masa depan media publik di Amerika Serikat dan implikasi yang lebih luas bagi kebebasan pers secara global. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap implementasi perintah eksekutif ini dan dampaknya terhadap akses publik terhadap informasi.
