Aktor senior Mat Solar meninggal dunia pada Selasa, 18 Maret 2025, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan penggemarnya. Namun, selain kesedihan, keluarga juga masih menghadapi permasalahan hukum terkait ganti rugi tanah milik Mat Solar yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Serpong-Cinere.
Tanah seluas 1.300 meter persegi di Bambu Apus, Tangerang Selatan, yang merupakan bagian dari pekarangan rumah Mat Solar, telah diganti rugi sebesar Rp 3,3 miliar. Jumlah tersebut merupakan kompensasi atas penggunaan lahan untuk proyek infrastruktur tersebut. Meskipun dana telah disiapkan, keluarga belum bisa menerimanya.
Permasalahan Ganti Rugi Tanah Mat Solar
Kendala utama yang menghambat penerimaan ganti rugi adalah sengketa kepemilikan tanah yang telah berlangsung sejak Desember 2019. Proses hukum yang panjang dan rumit telah dilalui, mulai dari laporan polisi hingga gugatan di Pengadilan Negeri.
Kuasa hukum Mat Solar, Khairul Imam, menjelaskan bahwa permasalahan ini berakar pada kesalahan administrasi dari pihak pemerintah, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Panitia Pengadaan Tanah (PPT), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kesalahan Administrasi Pemerintah
Kesalahan administrasi tersebut mengakibatkan proses pembayaran ganti rugi terhambat. Meskipun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah melakukan pembayaran, dana tersebut masih tersimpan di Pengadilan Negeri Tangerang menunggu penyelesaian sengketa kepemilikan.
Proses hukum untuk menyelesaikan sengketa ini akan segera dimulai. Sahabat Mat Solar, politikus Rieke Diah Pitaloka, membenarkan hal ini dan menegaskan bahwa uang ganti rugi sebenarnya sudah ada dan disimpan di Pengadilan Negeri Tangerang.
Peran Rieke Diah Pitaloka
Rieke Diah Pitaloka, yang juga merupakan sahabat dekat Mat Solar, aktif membantu menyelesaikan permasalahan ini. Ia mengungkapkan bahwa tanah tersebut dibeli Mat Solar dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebagai aktor.
Rieke menekankan pentingnya mencari keadilan bagi Mat Solar, mengingat tanah tersebut merupakan hasil jerih payah almarhum. Ia secara aktif terlibat dalam proses hukum dan memberikan dukungan penuh kepada keluarga Mat Solar.
Langkah Hukum Selanjutnya
Sidang perdana kasus sengketa tanah Mat Solar dijadwalkan pada Rabu. Keputusan pengadilan akan menentukan apakah keluarga Mat Solar akhirnya dapat menerima ganti rugi yang telah lama menjadi hak mereka.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur. Kesalahan administrasi dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pemilik tanah yang berujung pada proses hukum yang panjang dan melelahkan, seperti yang dialami keluarga Mat Solar.
Semoga proses hukum berjalan dengan lancar dan adil, sehingga keluarga Mat Solar dapat segera menerima ganti rugi yang seharusnya mereka terima. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk lebih teliti dan memperbaiki sistem administrasi agar kasus serupa tidak terulang kembali.
Selain itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap proses pengadaan tanah untuk memastikan hak-hak warga terlindungi dan proses berjalan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.
