Papua, tanah dengan kekayaan alam melimpah dan potensi pembangunan yang besar, juga memiliki tantangan dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerahnya. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya anggota legislatif, menjadi kunci penting dalam mencapai efisiensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebuah bimbingan teknis (Bimtek) baru-baru ini diadakan untuk menjawab tantangan tersebut.
36 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengikuti Bimtek yang berfokus pada optimalisasi peran DPRP dalam perencanaan dan evaluasi anggaran, demi efisiensi dan peningkatan PAD Provinsi Papua. Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari, 22-23 Mei 2025, di Trans Hotel Bandung. Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Impres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
Peningkatan Kapasitas Anggota DPR Papua untuk Optimalisasi PAD
Bimtek ini dibuka langsung oleh Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, bersama Wakil Ketua I, Herlin Beatrix M. Monim, dan Wakil Ketua III, H. Supriyadi Laling. Hadir pula Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, Dedi Minarwan, perwakilan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri RI, dan seluruh peserta Bimtek.
Tujuan utama Bimtek adalah untuk meningkatkan kemampuan anggota DPRP dalam menjalankan tugas konstitusional mereka. Latar belakang anggota DPRP yang beragam menuntut pelatihan intensif agar mereka dapat memahami dan mengelola anggaran daerah secara efektif. Ketua DPRP menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif: Kunci Pembangunan Papua
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat menyampaikan pesan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (bukan Dedi Mulyadi seperti yang tertulis di sumber asli), yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara eksekutif dan legislatif.
Hubungan yang harmonis antara kedua lembaga ini akan menciptakan sinergi yang efektif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Saling percaya dan pemahaman yang baik akan menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih tepat dan berdampak positif bagi masyarakat Papua. Peran legislatif sebagai mitra yang baik bagi eksekutif dalam menjalankan otonomi daerah sangat krusial.
Strategi Peningkatan PAD Provinsi Papua
Sekretaris DPR Papua, Dr. Juliana J Waromi, SE, MSi, menambahkan bahwa Bimtek ini sangat relevan dengan upaya peningkatan PAD Provinsi Papua. Anggota DPRP diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk mengelola aset-aset daerah secara optimal.
Salah satu strategi yang dibahas adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) secara produktif untuk menghasilkan pendapatan. Dengan pengelolaan BMD yang efisien dan terarah, diharapkan PAD Provinsi Papua dapat meningkat secara signifikan, mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Bimtek ini diharapkan mampu membekali anggota DPRP dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan hal tersebut.
Pentingnya Perencanaan dan Evaluasi Anggaran
Perencanaan dan evaluasi anggaran yang tepat menjadi bagian penting dari strategi peningkatan PAD. Bimtek ini tidak hanya menekankan pada peningkatan pendapatan, namun juga pada efisiensi pengeluaran anggaran. Dengan perencanaan yang matang dan evaluasi yang berkala, diharapkan anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Hal ini akan meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan di Provinsi Papua. Anggota DPRP perlu memahami mekanisme perencanaan dan evaluasi anggaran yang baik untuk mengawasi dan memastikan transparansi penggunaan dana publik.
Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam era digitalisasi, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi poin penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Bimtek ini juga menekankan pentingnya penerapan sistem teknologi informasi yang modern dan terintegrasi. Sistem ini akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.
Dengan teknologi yang tepat, pelacakan dan monitoring penggunaan anggaran dapat dilakukan secara real-time, sehingga memudahkan pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan. Hal ini akan mendukung upaya peningkatan PAD dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
Bimtek ini menjadi langkah penting dalam upaya peningkatan kapasitas anggota DPRP dalam menjalankan tugas konstitusional mereka. Dengan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan, Papua dapat memaksimalkan potensinya untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyatnya. Harapannya, peningkatan PAD ini dapat berkontribusi nyata pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
