Kasus hukum yang menimpa pemilik Toko Mama Khas Banjar, Firly, menimbulkan perdebatan terkait penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Firly dijerat hukum karena tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produknya. Permasalahan ini mendorong Menteri UMKM, Maman Abdurahman, untuk memberikan klarifikasi.
Rapat kerja Komisi III DPR dengan Menteri Maman membahas persoalan tersebut secara mendalam. Maman menekankan pentingnya pembelajaran dari kasus ini bagi seluruh pelaku UMKM.
Polemik Tanggal Kedaluwarsa dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Menteri Maman menjelaskan bahwa Firly didakwa melanggar pasal 8 ayat 1 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk yang diperdagangkan.
Ia menegaskan bahwa tujuan rapat bukanlah untuk mencari siapa yang salah. Baik kepolisian maupun kejaksaan memiliki pendekatan masing-masing dalam menangani kasus ini.
Maman menggunakan contoh roti dari Holland Bakery untuk menjelaskan kompleksitas masalah ini. Pertanyaannya adalah, apakah semua produk, termasuk roti, selalu mencantumkan tanggal kedaluwarsa dengan jelas?
Dengan contoh tersebut, Maman menekankan bahwa tidak ada pihak yang sepenuhnya salah dalam kasus ini. Penanganan kasus oleh kepolisian dan kejaksaan dinilai tepat dari perspektif perlindungan konsumen.
Perlindungan Konsumen vs. Realita UMKM
Maman mengakui bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada UMKM memiliki tantangan tersendiri. Banyak pelaku UMKM yang beroperasi secara informal dan belum memahami sepenuhnya regulasi yang berlaku.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks UMKM dalam penerapan hukum. Regulasi yang terlalu kaku dapat membebani pelaku UMKM yang sudah berjuang keras untuk bertahan hidup.
Harapan Solusi Berbasis Keadilan dan Kemanusiaan
Proses hukum terhadap Toko Mama Khas Banjar tetap berjalan. Menteri Maman menyatakan tidak dapat melakukan intervensi. Namun, ia berharap akan ada solusi yang adil dan manusiawi bagi semua pihak.
Maman mengingatkan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja yang tidak memiliki akses ke sektor formal.
Sebagian besar pelaku UMKM beroperasi secara informal. Mereka berkreasi dan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis diperlukan dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan UMKM.
Kasus Firly menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan konsumen dan dukungan bagi UMKM agar perekonomian nasional tetap tumbuh berkelanjutan.
Ke depannya, diperlukan pendekatan yang lebih bijak dan mempertimbangkan konteks UMKM dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkeadilan bagi semua pihak.
