Rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jakarta telah menjadi wacana panjang bertahun-tahun. Meskipun aturannya telah dirancang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, implementasinya terus tertunda. Raperda tersebut bahkan telah mengusulkan kawasan penerapan, jam operasional, tarif, hingga besaran denda.
Berbagai faktor, mulai dari penolakan masyarakat hingga pertimbangan politik, menjadi penyebab utama mandeknya rencana ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan Jakarta.
Kendala Politik Menghambat Implementasi ERP
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Taufik Zoelkifli, Raperda ERP nyaris disahkan di masa pemerintahan gubernur sebelumnya. Namun, protes dan demonstrasi besar-besaran menghentikan proses tersebut.
Faktor politik juga berperan signifikan. Pergantian anggota legislatif setiap lima tahun, dan juga pergantian gubernur, menyebabkan pembahasan ERP kerap dimulai dari nol. Anggota dewan yang baru perlu mempelajari ulang seluruh materi, sehingga prosesnya menjadi lambat dan berulang.
Taufik, yang telah menjabat dua periode di DPRD, memahami kompleksitas pembahasan ERP. Namun, anggota baru sulit melanjutkan pekerjaan pendahulunya. Hal ini juga berlaku bagi pimpinan eksekutif, mengingat jabatan gubernur bersifat politis.
Ketiadaan Kesinambungan Program Pembangunan
Taufik menyayangkan kurangnya kesinambungan program pembangunan di Indonesia. Berbeda dengan negara maju yang mampu melanjutkan program pembangunan meski terjadi pergantian kepemimpinan, di Indonesia hal tersebut masih menjadi tantangan.
Adanya RPJPN (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Negara) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) seharusnya bisa menjadi acuan. Namun, kenyataannya, setiap politisi yang terpilih dalam Pemilihan Umum cenderung fokus pada programnya sendiri.
Harapan Implementasi ERP di Masa Depan
Kepala Pusat Data Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Susilo Dewanto, berharap ERP dapat segera diimplementasikan.
Susilo optimistis ERP dapat terwujud di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta saat ini. Penerapan ERP diharapkan dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di Jakarta.
Meskipun terdapat berbagai tantangan, harapan akan implementasi ERP tetap ada. Keberhasilan penerapan ERP tidak hanya bergantung pada penyelesaian aspek teknis, tetapi juga pada komitmen dan sinergi antar pihak terkait, termasuk mengatasi hambatan politik dan memastikan kesinambungan program pembangunan.
Ke depannya, proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur kota perlu mempertimbangkan faktor kesinambungan, agar program yang sudah dirancang dengan matang tidak terhambat oleh pergantian kepemimpinan. Hal ini penting untuk menjamin efisiensi dan keberhasilan program pembangunan untuk jangka panjang.
