Mulai 1 April 2025, Inggris akan memberlakukan perubahan besar pada kebijakan pajak kendaraan bermotor. Langkah ini bertujuan mengurangi polusi udara dan mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
Kenaikan tarif Vehicle Excise Duty (VED) akan signifikan, terutama bagi mobil dengan emisi tinggi. Mobil-mobil ini akan menghadapi peningkatan biaya pajak yang cukup drastis.
Lonjakan Pajak untuk Mobil Emisi Tinggi
Mobil Plug-in Hybrid (PHEV) yang sebelumnya hanya dikenakan pajak 10 poundsterling (sekitar Rp 215.000), kini akan dikenakan pajak 110 poundsterling (sekitar Rp 2,3 juta). Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan.
Untuk mobil bensin dengan emisi 51-75g/km, pajak tahun pertama akan naik dari 30 poundsterling hingga 130 poundsterling (Rp 647.000 hingga Rp 2,8 juta). Besaran pajak akan bervariasi tergantung tingkat emisinya.
Mobil dengan emisi CO2 di atas 255g/km, seperti Audi RS7 atau Land Rover Defender 110 V8, akan mengalami kenaikan pajak yang paling signifikan. Pajak tahun pertama untuk mobil-mobil ini akan meningkat dua kali lipat.
Sebagai contoh, pajak tahunan untuk Audi RS7 atau Land Rover Defender 110 V8 akan melonjak dari 2.745 poundsterling (Rp 59 juta) menjadi 5.490 poundsterling (Rp 118 juta). Ini merupakan kenaikan biaya yang sangat besar bagi pemiliknya.
Pajak Kendaraan Listrik: Insentif yang Dikurangi
Meskipun kebijakan ini ditujukan untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, mobil listrik juga terkena dampaknya. Kendaraan listrik baru akan dikenakan pajak tahun pertama yang lebih rendah, yaitu 10 poundsterling (sekitar Rp 215.000).
Namun, setelah tahun pertama, pajak tahunan untuk mobil listrik akan naik menjadi 195 poundsterling (sekitar Rp 4,2 juta). Ini bisa menjadi beban tambahan bagi pemilik mobil listrik.
Pajak Tambahan untuk Mobil Listrik Mahal
Mobil listrik dengan harga di atas 40.000 poundsterling akan dikenakan pajak tambahan atau surcharge. Besaran surcharge bervariasi antara 15 hingga 410 poundsterling, tergantung tahun kepemilikan.
Kebijakan ini mirip dengan pajak barang mewah di Indonesia, dan bertujuan untuk mengurangi subsidi pada mobil listrik mewah. Ini akan membuat harga jual mobil listrik premium lebih mahal.
Kontroversi dan Dampak Kebijakan
Kebijakan baru ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk David Hall, Wakil Presiden Power System UK&I di Schneider Electric. Ia menilai pengurangan insentif pajak untuk kendaraan listrik dapat menghambat upaya melawan perubahan iklim.
Hall berpendapat pemerintah seharusnya fokus mendukung transisi ke kendaraan ramah lingkungan sebelum larangan penjualan mobil bensin dan diesel pada 2030 diberlakukan. Ia khawatir kenaikan pajak ini akan mengurangi minat masyarakat terhadap mobil listrik.
Pemerintah Inggris berharap kebijakan ini dapat menciptakan insentif yang lebih kuat untuk membeli kendaraan ramah lingkungan. Upaya ini juga bertujuan mengurangi polusi udara akibat kendaraan bermesin pembakaran internal.
Walaupun kebijakan ini meningkatkan biaya kepemilikan mobil bagi sebagian orang, pemerintah berharap peningkatan biaya ini akan diimbangi dengan pengurangan polusi dan percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan, menciptakan keseimbangan antara pendapatan negara dan pelestarian lingkungan.
