Aktor senior Mat Solar belum menerima ganti rugi Rp 3,3 miliar atas tanahnya yang terdampak pembangunan Jalan Tol Serpong-Cinere. Tanah seluas 1.300 meter persegi di pekarangan rumahnya di Bambu Apus, Tangerang Selatan, telah digunakan untuk proyek tersebut. Meskipun uang ganti rugi telah dibayarkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan disimpan di Pengadilan Negeri Tangerang, Mat Solar dan keluarganya belum bisa mengaksesnya.
Kuasa hukum Mat Solar, Khairul Imam, menjelaskan bahwa penundaan pembayaran disebabkan oleh sengketa kepemilikan tanah yang terjadi sejak Desember 2019. Sengketa ini berujung pada proses hukum yang panjang dan berbelit. Proses hukum ini melibatkan laporan polisi dan akhirnya gugatan perdata di Pengadilan Negeri.
Khairul Imam menuturkan bahwa permasalahan ini berakar dari kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Panitia Pengadaan Tanah (PPT), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kesalahan administrasi inilah yang menjadi penyebab utama terhambatnya proses pembayaran ganti rugi.
Sengketa Kepemilikan Tanah Mat Solar
Kesalahan administrasi tersebut menyebabkan proses penggantian lahan menjadi rumit dan panjang. Pihak pengacara Mat Solar menyatakan telah memiliki semua bukti kepemilikan tanah yang sah. Namun, proses hukum tetap harus dilalui untuk memastikan kepemilikan tersebut secara hukum.
Proses persidangan untuk menyelesaikan sengketa ini telah dimulai. Sahabat Mat Solar, Rieke Diah Pitaloka, telah secara aktif membantu memperjuangkan hak Mat Solar atas tanah tersebut. Ia berharap masalah ini dapat diselesaikan secepatnya agar keluarga almarhum dapat menerima haknya.
Peran Rieke Diah Pitaloka
Rieke Diah Pitaloka, yang juga seorang politisi, telah berkomitmen untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Ia menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli Mat Solar dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun di dunia perfilman. Dukungannya menjadi bukti nyata kepedulian terhadap sesama dan perjuangan untuk keadilan.
Rieke berharap penyelesaian sengketa ini dapat tuntas sebelum Lebaran. Keberadaan Rieke dalam proses hukum ini memberikan harapan bagi keluarga Mat Solar untuk segera mendapatkan keadilan dan haknya atas ganti rugi tanah yang telah diambil untuk pembangunan jalan tol.
Kesimpulan
Kasus Mat Solar ini menyoroti pentingnya transparansi dan keakuratan administrasi pemerintahan dalam proyek pembangunan infrastruktur. Kesalahan administrasi dapat berdampak buruk bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak proyek pembangunan. Proses hukum yang panjang dan berbelit menambah penderitaan keluarga yang berjuang untuk mendapatkan haknya.
Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk lebih teliti dan transparan dalam menangani permasalahan pengadaan tanah, agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan masyarakat mendapatkan haknya secara adil dan cepat.
Proses persidangan yang sedang berjalan diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga Mat Solar. Semoga keluarga almarhum segera mendapatkan ganti rugi yang menjadi haknya.
